Anies Baswedan Soroti Perlunya Status Bencana Nasional untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

Anies Baswedan menyampaikan pandangannya terkait bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai kondisi yang terjadi saat ini memerlukan penanganan pada level nasional agar proses bantuan dan pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies setelah melakukan kunjungan ke beberapa daerah terdampak. Dalam kunjungan itu, ia meninjau lokasi pengungsian, kawasan permukiman yang rusak, serta akses jalan yang terputus akibat material banjir dan longsor. Ia juga berdialog dengan warga yang terdampak langsung oleh bencana tersebut.

Menurut Anies, dampak bencana yang terjadi tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, aktivitas pendidikan terganggu, serta mata pencaharian terhenti akibat kondisi lingkungan yang belum pulih.

Anies menyampaikan bahwa kapasitas pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani bencana dengan skala kerusakan yang luas. Oleh karena itu, ia menilai keterlibatan pemerintah pusat secara lebih besar diperlukan melalui penetapan status bencana nasional.

Dengan status tersebut, pemerintah pusat dinilai memiliki kewenangan lebih luas untuk mengerahkan sumber daya, termasuk anggaran nasional, personel lintas kementerian dan lembaga, serta peralatan pendukung seperti alat berat. Selain itu, koordinasi penyaluran bantuan logistik dan layanan kesehatan dapat dilakukan secara lebih terpusat.

Anies juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi bantuan dasar bagi masyarakat terdampak, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Ia menilai kelancaran akses menuju wilayah terdampak menjadi faktor penting agar bantuan dapat tersalurkan secara merata.

Selain penanganan darurat, Anies menilai penetapan status bencana nasional berpengaruh terhadap proses pemulihan jangka menengah dan panjang. Program rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti pembangunan kembali rumah warga, perbaikan fasilitas umum, dan pemulihan infrastruktur, membutuhkan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai.

Terkait kekhawatiran publik mengenai tata kelola anggaran, Anies menyatakan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat dan transparan. Ia menilai aspek akuntabilitas perlu menjadi perhatian utama dalam setiap tahap penanganan bencana.

Menurut Anies, keputusan pemerintah dalam menetapkan status bencana akan berdampak pada efektivitas penanganan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Ia berharap langkah yang diambil dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Anies menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses penanganan bencana secara terbuka dan bertanggung jawab, agar bantuan yang disalurkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.