Anies Baswedan, Rakyat Berhak Menagih Janji Setelah Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

by Penulis, 3 Nov 2025
Gerakan Rakyat — Tokoh nasional dan inisiator Gerakan Rakyat, Anies Baswedan, kembali menyita perhatian publik lewat pandangannya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pandangannya, setelah genap satu tahun menjabat, masyarakat sudah selayaknya menanyakan sejauh mana janji-janji besar kampanye yang pernah disampaikan telah diwujudkan menjadi realitas.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Sumatera Barat dan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat bertajuk “Rakyat sebagai Kekuatan Inti Perubahan” yang berlangsung di The Axana Hotel, Padang, Sabtu (1/11/2025). Acara itu dihadiri berbagai kalangan aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum yang ingin mendengar langsung pandangan politik dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anies memulai pidatonya dengan menegaskan pentingnya menjaga etika berdemokrasi. Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki dua peran penting: memberi mandat dan mengawasi pelaksanaannya. Menurutnya, pemerintahan baru sepatutnya diberi ruang untuk bekerja tanpa langsung dihakimi.

“Bapak, Ibu sekalian, hari ini genap satu tahun rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru untuk bekerja. Kita tidak serta merta menilai buruk di awal, karena dalam demokrasi, kita memberi waktu untuk melihat hasil nyata,” ujar Anies.

Namun, ia melanjutkan, kesempatan itu bukan berarti rakyat harus diam. Justru setelah satu tahun berlalu, rakyat berhak menilai apakah arah kebijakan pemerintah sudah sesuai janji yang dulu dikampanyekan. Dengan analogi sederhana, Anies menyebut masa lima tahun pemerintahan sebagai 100 persen kinerja, maka satu tahun berarti 20 persen dari total perjalanan.

“Nah, kalau lima tahun itu 100 persen, maka satu tahun adalah 20 persen. Pertanyaannya, apakah setelah berjalan 20 persen ini, janji-janji besar itu sudah terasa 20 persen pula di lapangan?” ujarnya retoris.

Anies lalu menyebut beberapa janji besar yang sempat disampaikan oleh pasangan Prabowo-Gibran saat masa kampanye, seperti menciptakan jutaan lapangan kerja baru, membangun jutaan rumah bagi rakyat, hingga mendirikan ratusan fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Janji-janji tersebut, kata Anies, sangat strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat: pekerjaan, perumahan, dan pendidikan kesehatan.

“Sekarang yang perlu kita lihat, apakah tanda-tanda itu sudah tampak di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Kalau belum terasa, berarti rakyat wajar bertanya,” tegasnya.

Anies menegaskan bahwa pertanyaan rakyat bukan bentuk sinisme, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi. Dalam pandangannya, kritik dan koreksi harus dipandang sebagai upaya menjaga agar arah kebijakan pemerintah tetap sesuai dengan mandat rakyat.

“Kalau jawabannya belum terasa, artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang perlu memperjelas arah kerjanya. Koreksi bukan permusuhan, justru itu bentuk tanggung jawab bersama agar mandat rakyat tidak melenceng,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Lebih jauh, Anies juga menyinggung tentang pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan capaian kerja. Menurutnya, masyarakat kini semakin cerdas dan kritis, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi. Transparansi menjadi kunci agar rakyat percaya bahwa janji-janji itu tidak hanya menjadi slogan politik.

“Rakyat sekarang bisa menilai dengan cepat, cukup lihat data, lihat lapangan. Kalau pemerintah terbuka, rakyat juga akan lebih mudah memahami progres yang dicapai,” tambahnya.

Menutup pidatonya, Anies menyampaikan pesan moral yang menggambarkan prinsipnya tentang demokrasi partisipatif. Ia menilai bahwa pemerintahan yang sehat adalah yang berani dikritik dan mampu menerima koreksi dengan lapang dada.

“Koreksi adalah vitamin bagi demokrasi. Tanpa koreksi, kekuasaan bisa kehilangan arah. Jadi, mari kita jaga keseimbangan antara memberi kepercayaan dan menuntut akuntabilitas,” pungkas Anies.

Melalui pandangan tersebut, Anies kembali menegaskan bahwa menjadi warga negara yang baik bukan hanya tentang mendukung, tetapi juga tentang menjaga agar janji-janji politik benar-benar menyentuh kehidupan rakyat kecil.

Artikel Terkait